Pemerintah Arab Saudi dan serikat buruh internasional sepakat membentuk kerangka kerja untuk memajukan hak-hak pekerja di negara tersebut, seperti dilaporkan Josimar. Kesepakatan ini sekaligus mengakhiri pengaduan terhadap Arab Saudi di Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).
Fokus Perbaikan dan Fasilitasi ILO
Konfederasi Serikat Pekerja Internasional (ITUC) dan Arab Saudi mencapai kesepakatan yang menitikberatkan pada peningkatan kondisi kerja bagi para pekerja migran di negara itu. Kerangka kerja tersebut mencakup inspeksi gabungan di lapangan terkait kondisi ketenagakerjaan. Sementara itu, ILO yang merupakan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa bertindak sebagai fasilitator dalam kapasitasnya sebagai lembaga tripartit.
Arab Saudi dijadwalkan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Pada 2022, Qatar menjadi negara Timur Tengah pertama yang menggelar turnamen serupa, namun situasi pekerja migran sempat menjadi sorotan utama menjelang putaran final. Negara Teluk tersebut sebelumnya minim mendapat sorotan atas hak buruh hingga FIFA menganugerahkan Piala Dunia kepada Qatar pada 2010, yang saat itu memicu serikat buruh melayangkan pengaduan ke ILO sebelum akhirnya dicabut pada 2017 setelah Qatar menjanjikan reformasi.
Penutupan Pengaduan Pasal 26
Pola serupa kini kembali terjadi menyusul tercapainya kesepakatan tersebut, di mana pengaduan ITUC terhadap Arab Saudi di bawah pasal 26 ILO resmi ditutup. Badan pengatur ILO memutuskan untuk tidak meneruskan masalah tersebut ke komisi penyelidikan dan menghentikan prosedur di bawah pasal 26 Konstitusi ILO.
Berdasarkan kerangka kerja itu, sebuah komite gabungan nantinya akan melaporkan langsung kepada direktur jenderal ILO, dan bukan kepada badan pengatur, yang memunculkan pertanyaan lanjutan terkait transparansi. Pada Senin, mantan Perdana Menteri Togo, Gilbert Houngbo, terpilih kembali dengan perolehan 51 suara dan lima suara abstain, di mana Houngbo sebelumnya pernah memuji Arab Saudi dan mendapat dukungan dari ITUC untuk pencalonannya kembali.
Tanggapan Organisasi HAM
Organisasi Amnesty International menilai penutupan pengaduan ILO tersebut sebagai sebuah pukulan telak bagi para pekerja migran. Kepala Keadilan Ekonomi dan Sosial Amnesty International, Iain Byrne, menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa berbagai persoalan yang memicu pengaduan tersebut masih belum terselesaikan.
Persoalan tersebut mencakup pelanggaran serius yang berkaitan dengan keberlangsungan sistem kafala, yang membuat para pekerja migran tetap bergantung pada pemberi kerja serta memicu kerja paksa, eksploitasi, dan diskriminasi rasial, di samping menghadirkan hambatan besar untuk mengakses keadilan. Meskipun kesepakatan antara serikat buruh dan pemerintah memuat cakupan luas untuk keterlibatan di masa depan, perjanjian itu belum merinci perubahan hukum atau kebijakan spesifik yang berkomitmen untuk dilakukan oleh Arab Saudi, serta belum menyertakan jadwal waktu yang jelas untuk tindakan nyata, tolok ukur yang dapat diakses publik, ataupun mekanisme pemantauan independen.
Sumber: Inside World Football







